Demokratisasi di Indonesia Setelah 10 Tahun Krisis Ekonomi  

Oleh:

Friawan, Deni ; Perdana, Ari A.

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Analisis CSIS vol. 36 no. 3 (Sep. 2007), page 289-308.
Topik: Krisis Ekonomi

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA44.17 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Tulisan ini menganalisis hubungan antara krisis ekonomi dan demokratisasi di Indonesia setelah 10 tahun krisis ekonomi 1997-1998. Krisms keuangan diAsia menu pakan sebuahgoncangan dan pemicu perubahan politik, khususnya proses demokratisasm di Indonesia. Namun, ketika penubahan di bidang politik telah terjadi, terutama yang berkaitan dengan proses demokratisasi, proses konsolidasi demoknasi di Indonesia belum selesai. Krisis keuangan Asia telah memperlihatkan kelemahan mendasan dari sistem politik di Indonesia yang perlu dibenahi. Knisis ekonomi secana luas telah mendiskreditkan Presiden Soehanto atas tindakan nepresi, korupsi, nepotisme, ketidakmampuan manajemen ekonomi, dan ketidakadilan dan menuntuhkan pilar-pilar pendukungnya sehingga memaksa Soeharto untuk berhenti. Pasca Soeharto, Indonesia memperoleh demoknasi, akan tetapi kehilangan pemerintah yang efektif Di satu sisi telah tenjadi kemajuan pada kebebasan individu, kebebasan mendirikan partai politik, amandemen konstitusi, pemilihan presiden secara langsung, pengurangan yang besar pada peran politmk TNI, dan yang sangat penting peningkatan peran politik parlemen, desentralisasi kekuasaan, dan pengawasan publik terhadap eksekutif Namun, di sisi lain pemerintahan menjadi tidak efektif kanena telah gagal dan sulit untuk mengambil dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali