Anda belum login :: 07 Jun 2025 15:07 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2344 (Mar. 2004)
Bibliografi
Topik:
HUKUM
;
UNDANG-UNDANG
;
undang-undang
;
laporan keuangan
;
peraturan daerah
;
peraturan nasional
;
peraturan pemerintah
;
berita
;
warta
;
W80
Bahasa:
(ID )
ISSN:
2089-7588
Year::
2004
Bulan:
03
Edisi:
30 Maret 2004
Penerbit:
Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis:
Bulletin/Magazine
[
Lihat daftar eksemplar jurnal
Warta Perundang-undangan
]
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
WW41.1
Non-tandon:
1 (dapat dipinjam: 0)
Tandon:
tidak ada
Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM
Nomor Panggil:
W 80
Non-tandon:
1 (dapat dipinjam: 0)
Tandon:
tidak ada
Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
Mampukah Kejaksaan Menyelam Lebih Dalam “MBH Gate”?
, halaman SKETSA-1
Pemerintahan Baru Harus Teruskan Privatisasi BUMN
, halaman BERITA-1
DPR Pantau Perkembangan Daerah Perbatasan
, halaman BERITA-2
Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Tahun 2004 (Dewan Perwakilan Rakyat) (Sambungan WPU No, 2343/Kamis, 25.03.2004)
, halaman AA1-AA14
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4stahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 Tanggal 2 Maret 2004)
, halaman A1-A2
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tanggal 30 Januari 2004)
, halaman B1-B2
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/Kmk.017/2000 Tentang Syarat, Tata Cara Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 84/KMK,06/2004 tanggal 30 Januari 2004)
, halaman G1-G4
Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin Dan Tar Rokok (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/ MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Februari 2004)
, halaman H1-H6
Pedoman Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-11/PJ.6/2004 tanggal 27 Februari 2004)
, halaman I-1
Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum (Keputussn Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2004 Tanggal 16 Fabruari 2004)
, halaman KPU1-KPU6
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Impor, Dan Pajak Fenghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 26 Maret Sampai Dengan Tanggal 4 April 2004 (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 120/KM.1/2004 Tanggal 29 Maret 2004)
, halaman X01-X02
Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.078125 second(s)