Anda belum login :: 02 May 2025 13:53 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Paradoks-paradoks Pelaksanaan Otonomi Daerah : Beberapa Catatan dari Lapangan
Oleh:
Pramusinto, Agus
Jenis:
Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi:
Analisis CSIS vol. 31 no. 4 (2002)
,
page 462.
Topik:
paradoks ekonomi daerah
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
AA44.12
Non-tandon:
1 (dapat dipinjam: 0)
Tandon:
tidak ada
Lihat Detail Induk
Isi artikel
Tulisan ini menganalisis pelaksanaan otonomi di tingkat lokal. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 22 dan 25 tahun 1999, yang mengatur hubungan pusat daerah secara progresif dibandingkan dengan UU sebelumnya kecuali lima hal yang amsih di tangan pemerintah pusat, semua kewenangan telah didesentralisasikan ke kabupaten dan kota. Akan tetapi otonomi daerah sebagaimana yang diatur oleh II tersebut tidak secara otomatis melahirkan pemerintah daerah yang mandiri. Dalam kenyataannya berbagai paradoks menegaskan adanya tingkat ketergantungan pemerintah daerah harus meningkatkan anggarannya yang disuplai melalui dana alokasi umum (DAU). Setelah otonomi, proporsi PAD terhadap total APBD semakin rendah, sebaliknya eksploitasi sumber daya lokal oleh pemerintah provinsi dan pusat semakin tinggi. Dalam pelaksanaan otonomi, di satu sisi, pemerintah pusat khawatir akan penyalah gunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat. Dalam praktek, di sisi lain banyak inisiatif positif yang telah dilakukan oleh pemerintah lokal. Oleh karena itu, pemerintah pusat seharusnya menemukan sebuah cara untuk mengatasi masalah ini.
Opini Anda
Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!
Kembali
Process time: 0.015625 second(s)