Komisi Konstitusi dan Peran Rakyat dalam Perubahan UUD 1945  

Oleh:

Falaakh, Mohammad Fajrul

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Analisis CSIS vol. 31 no. 2 (2002), page 188.
Topik: komisi konstitusi; peran rakyat; perubahan UUD 1945

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA44.12 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Tulisan ini membahas keberadaan dan peran berbagai komisi konstitusi yang sudah dikenal dalam sejarah perubahan konstitusi di indonesia. Pada tahun 1945 kita mengenal BPUPKI dan PPKI dengan panitia kecil dan paitia sembilan. Dibentuk pula panitia ketatanegaraan dan hukum tatanegara dalam konferensi meja bundar di den haag tahun 1949, yang kemudian menghasilkan konstitusi RIS 1949. Dalam rangka menghasilkan UUDS 1950 dibentuk panitia gabungan RI Yogya dan RIS. Sedangkan pada masa konstituante 196 - 1959 juga dikenal panitia. kesemuanya itu mempunyai catatan prestasi dan kegagalannya sendiri. Kecuali BPUPKI - PPKI tahun 1945 dan panitia gabungan RI - Yogya dan RIS pada dasarnya panitia-panitia itu berada dalam parlemen atau konstitusi. Di samping itu kesemuanya tidak memiliki kebijakan pengambilan keputusan yang mandiri .............

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali