Perspektif HAM dalam Diplomasi RI : Tantangan dan Peluang bagi Pemerintahan Abdurrahman Wahid  

Oleh:

Subianto, Landry Haryo

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Analisis CSIS vol. 29 no. 2 (2000), page 140.
Topik: diplomasi RI; perpektif HAM

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA44.10 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Di tengah krisis ekonomi terparah yang melanda indonesia setidak-tidaknya dalam 30 tahun terakhir ini dan tingginya tingkat ketergantungan ekonomi indonesia terhadap ekonomi negara maju, serta ditambah lagi oleh derasnya tuntutan eksternal dan internal akan demokratisasi dan elaborasi HAM (sebagai bagian dari paket reformasi nasional), maka pemerintahan baru di bawah pimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berketetapan untuk merumuskan kembali praktek-praktek bernegara, termasuk kegiatan politik luar negeri dan diplomasi RI. Dalam kaitan inilah, maka agenda HAM menjadi begitu relevan dan krusial untuk setidaknya dimasukkan jika bukan menjadi prioritas ke dalam agenda politik luar negeri dan diplomasi RI. Kendala terbesar yang dihadapi oleh para pembuat dan pelaksana kebijakan luar negeri dalam memasukkan HAM dalam kebijakan dan kegiatan diplomatik indonesia adalah ketidakjelasan situasi domestik, khususnya perlindungan HAM yang seharusnya diberikan oleh aparat pemerintah, terutama pihak militer dan polisi. Akibatnya strategi dan pelaksanaan diplomasi HAM RI pada saat ini berada pada posisi yang sangat defensif dan tampaknya tetap akan menjadi strategi yang bersifat simbolik untuk masa-masa mendatang.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali