Dilema Otonomi Daerah : Perluasan Wewenang Daerah vs Wewenang Elite Daerah  

Oleh:

Hidayat, Syarif

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Analisis CSIS vol. 29 no. 1 (2000), page 76.
Topik: wewenang elite daerah; otonomi daerah; wewenang daerah

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA44.10 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Proses sosialisasi otonomi daerah masih terus berlangsung di negara kita. Salah satu instrument penting dalam proses ini adalah ditetapkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dimana otonomi daerah akan diperluas dan pelaksanaannya dititikberatkan pada daerah tingkat II. Selain itu, Undang-undang No, 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat - daerah juga segera diberlakukan. Kebutuhan akan keberhasilan proses ini nampaknya bukan hanya memerlukan kerja keras tetapi juga kesiapan daerah-daerah terutama yang menyangkut tentang perilaku elite daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Perilaku elite daerah menjadi semakin penting sebab selain ia diberi wewenang untuk mengimplementasikan, ia juga harus mampu memperhatikan hak-hak masyarakatnya. Namun demikian, implementasinya bukan berarti tidak mengandung kelemahan. Terkonsentrasinya kekuasaan di tangan birokrat dan politisi di daerah menjadi kelemahan sekaligus tantangan bagi perlaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu masyarakat di daerah harus melakukan fungsi kontrol terhadap perilaku elite daerah agar implementasi dari undang-undang itu mencapai hasil maksimal. Secara demikian, dilema pelaksanaan otonomi daerah anatara perluasan wewenang daerah vs wewenang elite daerah dapat diperkecil.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali