Polisi Indonesia dalam Rangka Otonomi Daerah  

Oleh:

Suparlan, Parsudi

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Analisis CSIS vol. 28 no. 4 (1999), page 404.
Fulltext: Polisi Indonesia dalam Rangka Otonomi Daerah.pdf (3.66MB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA44.9 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai suatu kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berbentuk sebagai masyarakal sipil atau sering disebut sebagai masyarakat madani. Seiring dengan perkembangan tersebut, Polisi Indonesia telah mengalami reformasi, yaitu dengan dibebaskannya Polisi Indonesia dari jajaran ABRI. Kini Polisi harus kembali kepada fungsi semula sebagai penegak hukum, pemberantas kejahatan dan pengayom masyarakat yang diberi kewenangan untuk mengatur dan menjaga ketertiban serta kesejahteraan warganya. Dalam rangka otonomi daerah, UU No. 22/1999 menyebutkan bahwa tugas-tugas keamanan berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini menyiratkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas keamanan berada di tangan Polisi Indonesia sebagai Polisi Nasional. Artinya bahwa, Polisi Indonesia sebagai sebuah pranata dan organisasi hanya ada sebuah saja dan berfungsi secara nasional. Secara demikian dalam organisasi Polisi Indonesia akan ada pembedaan bidang-bidang tugas. Dalam sistem pemerintahan daerah yang otonom, organisasi Polisi Indonesia tetap harus mempunyai corak lokal sesuai dengan daerahnya. Begitu juga pada tingkat daerah, Polisi Indonesia akan mengikuti penjenjangan dalam struktur organisasi pemerintah daerah.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali