Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha Kasus Tanah Perkebunan Bekas Hak Erfpacht di Jenggawah Jember  

Oleh:

Istislam ; Nugroho, Trilaksono ; Supriyono, Bambang ; Rohman, Fatchur

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences) vol. 12 no. 1 (2000), page 81-89.
Topik: HAK GUNA USAHA; hak guna usaha; tanah perkebunan; hak erfpacht

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ62 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Kebijakan pemerintah dalam menata areal tanah perkebunan bekas hak erfpacht melalui pemberian hak guna usaha (HGU) kepada perusahaan perkebunan di jenggawah jember menimbulkan konflik yang meresahkan kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis data tentang kebijakan pemberian HGU dan pendudukan tanah perkebunan HGU bekas hak erfpacht oleh petani serta model penyelesaian kasus yang telah dilakukannya. Penelitian ini dilakukan di desa caggkring, kecamatan jenggawah, jember dengan respondennya yang ditentukan secara pourposive sampling, meliputi : wakil petani, aparat kecamatan, aparat pemda, aparat kepolisian, aparat teritorial (militer) dan perusahaan oerkebunan. Beberapa temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberiann HGU kepada perusahaan perkebunan di jenggawah : 1. tidak didasarkan kepada pertimbangan yang matang dan cermat 2. lebih memihak kepada kepentingan pemegang HGU 3. kurang bijaksana sehingga makin memicu konfik 4. keabsahan penduduk tanah perkebunan oleh petani dipermasalahkan oleh berbagai pihak dengan segala macam alasannya, dan 5. model penyelesaian kasus yang pernah dilakukan masih belum memenuhi ciri model penyelesaian kasus tanah perkebunan akomodatif. Disarankan agar dilakukan peninjauan ulang terhadap pemberian HGU pada perusahaan perkebunan, dan perlunya diterapkan model penyelesaian kasus akomodatif.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali