Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Negara Untuk Pertambangan Dalam Era Otonomi Daerah  

Oleh:

Monteiro, Josep M.

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Pro Justitia vol. 24 no. 4 (2006), page 387-394.
Topik: otonomi daerah; izin; kewenangan; sektoral

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: PP54.2 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Sejak diberlakukannya undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka telah terjadi penyerahan kewenangan dari pemerintah ke pemerintah daerah otonom berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Namun penyerahan kewenangan kepada daerah otonom masih menimbulkan permasalahan yang bersifat regulatif dan yuridis. Hal ini terjadi antara lain disebabkan penyerahan kewenangan kepada daerah tersebar dalam berbagai peraturan perundang - undangan yang bersifat sektoral, seperti yang mengatur izin pemanfaatan kawasan hutan negara untuk pertambangan. Dari penelusuran penyelenggaraan pemerintah diketahi bahwa kewenangan pemberian izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten atau kota sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kewenangan pemerintah pusat menetapkan izin didasarkan pada undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam menghadapi masalah tumpang tindih kewenangan pemberian izin tersebut, maka seyogyanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten atau kota melakukan koordinasi untuk membentuk pelayanan perizinan terpadu yakni pola satu atap.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali