Doktrin Uti Possidetis Juris dan Status Hukum Provinsi Papua  

Oleh:

Oegroseno, Arif Havas

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Analisis CSIS vol. 35 no. 4 (Dec. 2006), page 385-395.
Topik: Papua; Uti Possidetis Juris

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA44.16 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dan tidak lagi menganggap Desember 1949 sebagai han kemerdekaan Indonesia melalui penyerahan kedaulatan, dapat menambah substansi upaya Indonesia untukpelurusan sejarah Papua. Oleh karena sejarah Papua tidak diawali pada PEPERA, melainkan pada 17Agustus 1945, maka upaya untuk membahas persoalan Papua dan segi legalitas kewilayahan harus berasal dan bermuara pada 17 Agustus 1945. Demikian halnya dengan adanya klaim bahwa Papua harus dipisahkan dan Indonesia karena alasan-alasan antropologis dan pelaksanaan hak penentuan nasib sendini. Doktrin uti posidetis juris secara tegas menggariskan bahwa garis uti posidetis adalah garis yang sah sesuai hukum internasional, meski tidak sesuai dengan garis suku atau ras dan hak penentuan nasib sendiri.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali