Meninjau Ulang Kebijakan Otonomi Daerah  

Oleh:

Ujiyati, Tatak Prapti

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah internasional
Dalam koleksi: Update Indonesia vol. 1 no. 2 (Mar. 2007), page 15.
Topik: Kebijakan Otonomi Daerah; UU no 22/1999; Pemekaran Daerah; Provinsi Sumatera tengah

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: UU3.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: U38 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pemekaran daerah di Indonesia saat ini menggunakan paradigma kebijakan baru. Sebelum reformasi, pemekaran daerah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah hanya menjalankan skenario. Sebagai contoh, tahun 1957, pemerintah pusat memecah Provinsi Sumatera Tengah menjadi 3 propinsi baru, yaitu Jambi, Riau dan Sumatera Barat. Terkadang kebijakan pembentukan provinsi baru memang disebabkan oleh gerakan politik lokal, seperti pembentukan Provinsi DI Aceh yang dilakukan untuk mengakhiri pemberontakan DI/TII. Saat itu, pembentukan daerah otonom baru memang tidak dimaksudkan sebagai dorongan, sehingga jangka waktu antara pembentukan provinsi yang satu dan yang lain saling berjauhan.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali