Detail Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi, dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bibliografi Author: Monica ; Kosasih, Johannes Ibrahim (Advisor) Topik: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI); Perspektif Hukum dan Ekonomi; Kepastian Hukum; Penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI); Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2006     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Monica's Undergraduated Theses.pdf (2.35MB; 34 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1890 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Krisis Ekonomi yang terjadi di Indonesia mengakibatkan perbankan mengalami kesulitan likuiditas. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan mendorong terjadinya penarikan dana secara besar-besaran (Rush). Kondisi demikian mendorong Bank Indonesia menjalankan fungsinya sebagai lender of last resort dengan memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank guna menyelamatkan perekonomian nasional secara makro, khususnya perbankan nasional. Kebijakan ini disebut sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Fokus penelitian skripsi ini ditinjau dari dua perspektif yaitu perspektif hukum dan ekonomi. BLBI dalam perspektif ekonomi merupakan kebijakan Bank Indonesia dalam menyelamatkan perbankan nasional. Sedangkan BLBI dalam perspektif hukum mengandung aspek perdata dan aspek pidana. Penyaluran BLBI merupakan suatu perjanjian yang otomatis tunduk pada ketentuan yang mengatur hukum perjanjian dan juga bersinggungan dengan kepentingan publik berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan sifat penelitian yuridis normatif dengan mengacu dari bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data dasar kepustakaan. Berdasarkan penelitian skripsi ini, dapat dideskriptifkan BLBI merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia yang tidak terlepas dari aspek hukum dan ekonomi. Aspek ekonomi berkaitan dengan pemulihan perekonomian nasional, sedangkan aspek hukum berkaitan dengan aspek perdata dengan berpedoman pada ketentuan dalam KUH Perdata, regulasi Bank Indonesia dan ketentuan pidana. Penyelesaian BLBI dengan penerbitan release and discharge sampai saat ini belum jelas penyelesaiannya berhubung dengan status hukum dari penerima release and discharge yang sampai saat ini belum jelas. Sehingga hal ini nantinya dapat mempengaruhi operasional bank bila dikemudian hari terdapat kasus yang sama dalam perbankan nasional. Oleh karena itu, agar tercapainya kepastian hukum dalam penyelesaian BLBI maka diperlukan adanya upaya penegakan hukum yang harus dilakukan secara komprehensif baik dari Bank Indonesia, Pemerintah maupun lembaga yudikatif untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas baik yang bersifat keperdataan maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik yang bersifat pidana. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved