Detail Tinjauan Yuridis Perlindungan Pemegang Saham Publik dalam Proses Divestasi Saham Perusahaan Publik pada Pasar Modal Indonesia oleh Kementerian BUMN (Studi Kasus pada PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Tbk) Bibliografi Author: Lukmiardi, Khairani ; Tanuraharja, Evelyne Juanda (Advisor) Topik: Tinjauan Yuridis; Perlindungan Pemegang Saham Publik; Proses Divestasi Saham Perusahaan Publik pada Pasar Modal Indonesia oleh Kementerian BUMN; Studi Kasus; PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Tbk); Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2005     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Khairani Lukmiardi's Undergraduated Theses.pdf (203.0KB; 59 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1785 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Proses divestasi saham perusahaan publik PT.Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PT.BA) dilakukan oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Divestasi adalah penjualan saham. Divestasi saham PT.BA dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui mekanisme Penawaran Umum di pasar modal karena akan dijual kepada masyarakat. Tujuan divestasi ini adalah untuk melaksanakan program privatisasi BUMN. Masalahnya adalah bagaimana Kementerian BUMN melindungi pemegang saham BUMN karena yang akan dilepas adalah kepemilikan saham pemerintah yang mungkin akan merugikan kepentingan pemegang saham publik. Upaya yang wajib dilakukan Kementerian BUMN adalah memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan dan jaminan keterbukaan informasi. Dalam proses divestasi Kementerian BUMN melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada dalam hal ini mengikuti peraturan Bapepam. Bila dilakukan sesuai peraturan maka Kementerian BUMN telah melaksanakan divestasi dengan benar dan pemegang saham publik terlindungi. Divestasi dilakukan melalui Penawaran Umum di pasar modal, artinya segala pelaksanaanya harus sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal. Kementerian BUMN harus mengedepankan prinsip keterbukaan informasi sehingga pemegang saham dapat membuat keputusan untuk berinvestasi. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved