Detail Penyelesaian Konflik Antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka Ditinjau dari Hukum Internasional Bibliografi Author: Effendi, H.A. Masyhur (Advisor); Putra, Henry Wijaya Topik: Tinjauan; Penyelesaian Konflik; Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; Hukum Internasional Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2005     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Henry Wijaya Putra's Undergraduated Theses.pdf (198.0KB; 19 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1757 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Konflik yang terjadi di Aceh melibatkan pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik bersenjata yang telah berjalan puluhan tahun ini dikategorikan dalam konflik bersenjata noninternasional, dimana salah satu pihak?GAM merupakan satuan bukan negara. Permasalahan mendasar yang menimbulkan terjadinya konflik ini adalah adanya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Aceh terlihat di sektor ekonomi dan sosial. Melalui penerapan Undangundang No.18 tahun 2001 pemerintah Indonesia berharap ketidakadilan tidak lagi dirasakan masyarakat Aceh. Pemerintah Indonesia juga menggunakan undang-undang ini sebagai dasar melakukan perundingan dengan pihak GAM. Upaya pemerintah melakukan perundingan dengan GAM menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya adalah Cessation of Hostilites Agreement (CoHA) sebagai suatu kesepakatan penghentian permusuhan. Perundingan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pihak GAM dalam hukum internasional termasuk dalam penyelesaian secara damai. Sementara upaya pemerintah dalam memberantas GAM dengan kekuatan bersenjata termasuk penyelesaian secara kekerasan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved