Detail Pelaksanaan Hukuman Mati dan Perlindungan HAM di Indonesia Bibliografi Author: Pentury, Mariana Annaliese ; Sardadi, Johanes (Advisor) Topik: Pelaksanaan Hukuman Mati; Perlindungan HAM di Indonesia; Hukum Pidana Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2005     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Mariana Annaliese Pentury's Undergraduated Theses.pdf (196.0KB; 99 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1749 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Sanksi hukuman mati di Indonesia sampai sekarang ini masih merupakan perdebatan hukum yang tidak ada habis-habisnya. Perdebatan hukuman mati tersebut dikarenakan disatu sisi banyak pihak yang menganggap hukuman mati justru melanggar HAM karena sifat hukuman mati itu sendiri (dianggap pembunuhan), alasan lainnya adalah banyak negara telah menghapus hukuman mati (Belanda). Bahkan secara yuridis pihak yang menolak hukuman mati mendasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 UUDHR, Pasal 28 A, Pasal 28 I ayat 1 dan Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945. Dilain pihak banyak masyarakat yang tetap setuju dengan hukuman mati dengan alasan hukuman mati menimbulkan efek jera dan memenuhi rasa keadilan. Secara yuridis pihak ini mendasarkan pada Pasal 28 J ayat 2 Amandemen UUD?45. Pembatasan UU yang dimaksud tersebar dibeberapa perundang-undangan (KUHP, UU Pengadilan HAM, UU Tindak Pidana Terorisme, dll). Disamping itu pihak yang setuju hukuman mati mendasarkan pada Pasal 3 UUDHR dimana dari pasal tersebut dinyatakan bahwa penjatuhan hukuman mati dijatuhkan untuk kejahatan yang paling berat dan hanya boleh dikenakan dengan suatu ?keputusan final suatu pengadilan yang berwewenang?. Dalam pelaksanaan hukuman mati sendiri memang ada beberapa kelemahan seperti tidak ditetapkannya batas waktu yang tegas untuk menyampaikan permohonan grasi oleh terpidana, banyak terpidana yang dijatuhkan hukuman mati dan permohonan grasinya telah ditolak dan tidak memiliki upaya hukum lain belum juga dieksekusi sehingga yang bersangkutan harus menunggu terlalu lama dengan kata lain tidak hanya mendapatkan hukuman mati tetapi juga mendapat hukuman penjara yang cukup lama. Jalan keluar masalah tersebut di atas terletak pada bagaimana hukuman mati dapat dioptimalkan sebagai sarana pencegah kejahatan disatu sisi dan bagaimana kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir. Ketentuan dalam RUU KUHP (Pasal 86) yang dikenal dengan Pidana Mati Percobaan perlu mendapat perhatian. Di samping itu perlu dipikirkan kembali metode pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved