Untuk dapat menjamin tugas dan seorang pejabat diplomatik maka diberikanlah kepadanya hak-hak
kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang didasarkan pada Konvensi Wina 1961. Hak-hak
kekebalan dan keistimewaan dip lomatik berlaku pada saat pejabat diplomatik berada di negara
penerima untuk memangku jabatannya dan berakhir ketika dia telah kembali ke negaranya. Namun
berdasarkan Pasal 40 Konvensi Wina 1961 hak-hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik
tidak hanya berlaku pada saat pejabat diplomatik berada di negara penerima tetapi juga berlaku pada
saat pejabat diplomatik tersebut berada di negara ketiga dalam rangka transit. Meskipun Pasal 40
mengatur demikian tetapi praktek yang berlaku tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal tersebut. Di
dalam praktek, hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara ketiga tidak hanya berlaku
dalam rangka transit tetapi juga untuk kepentingan lainnya, yaitu dalam rangka rekreasi, berobat, dan
force majeure. Praktek-praktek yang demikian telah diakui keberadaannya sebagai bagian dan Hukum
Kebiasaan Internasional. Hal mi didasari dengan terpenuhinya dua syarat yang dibutuhkan untuk
dapat menjadi Hukum Kebiasaan Internasional, yaitu Aspek Materi dan Aspek Psikologis. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa negara ketiga memiliki Kewajiban dan tanggung jawab, baik sesuai
dengan Konvensi Wina 1961 dan juga sesuai dengan Hukum Kebiasaan Internasional untuk
memberikan kepada seorang pejabat diplomatik dan anggota keluarganya hak-hak kekebalan dan
keistimewaan pada saat mereka berada di negara ketiga. |