Dalam rangka tercapainya suatu tujuan, maka negara akan
melakukan segala hal untuk mencapai tujuannya walaupun
cara yang ditempuh bertentangan dengan prinsip
kemanusiaan yaitu dengan berperang atau konflik
bersenjata. Dalam konflik bersenjata sudah pasti banyak
korban yang akan berjatuhan. Korban yang berjatuhan
bukan hanya dan pihak-pihak yang bertikal saja, tetapi
juga banyak warga sipil bahkan anak-anak yang menjadi
korban. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan ketegasan
dalam penegakkan peraturan hukum yang mengatur tentang
penlindungan terhadap warga sipil dan anak-anak.
Walaupun peraturan hukum yang mengatur tentang hal
tersebut sudah banyak, disetujui oleh hampir semua
negara dan peraturan tersebut sangat mengikat, tetapi penerapannya masih sangat kurang. Hal mi dapat dilihat
dan jumlah korban sipil dan anak-anak pada saat perang
sedang terjadi. Peraturan mengenai penlindungan warga
sipil dan anak? anak diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.
Walaupun pihak yang bertikai mengerti mengenai peraturan
tentang perlindungan sipil dan anak-anak, tetapi
peraturan tersebut masih diabaikan. Pengabalan terhadap
peraturan perlindungan warga sipil dan anakanak tersebut
mungkin karena kurangnya ketegasan atau kekuatan yang
ditimbulkan oleh peraturan hukum tersebut. Kurangnya
ketegasan mungkin disebabkan karena masih kurang
ditegakkannya sanksi buat pihak yang melanggar peraturan
mengenai perlindungan warga sipil dan anak-anak.
Masalah-masalah mengenai pelanggaran terhadap
penlidungan anak?anak dalam konflik bersenjata dapat
diselesaikan dengan cara menganalisa atau meneliti
antara peraturan-peraturan yang ada dibandingkan dengan
fakta-fakta yang terjadi selama mi. |