dengan badan usaha, mereka membutuhkan badan usaha lain dalam
menjalankan proses produksi dan distribusi. Untuk itulah PT.Arutmin Indonesia
membuat perjanjian carter kapal dengan PT.X dalam mendistribusikan batubara
produksi mereka. Di dalam perjanjian carter kapal tersebut terdapat hak dan
kewajiban para pihak, antara lain tercater yang harus menyediakan tiga kapal
tongkang dengan tipe SDB, pencarter yang harus menyediakan 1.500.000
metrik ton batubara per tahun untuk diangkut oleh kapal tercarter. Namun dalam
pelaksanaan perjanjian carter kapal tersebut para pihak masih saja menghadapi
masalah seperti keterlambatan dalam pengiriman kapal, keterlambatan dalam
pembayaran carter kapal, serta pencarter yang tidak dapat memenuhi batas
minimum pengiriman batubara. Dalam penyelesaian sengketa diantara para
pihak, mereka sepakat untuk diselesaikan melalui proses mediasi atau proses
arbitrase. Permasalahan keterlambatan dapat terhindar apabila tercarter selalu
menyiapkan kapal cadangan yang siap kapan saja dan dapat disediakan tepat
waktu. Dalam hal keterlambatan pembayaran, maka pencarter akan dikenakan
denda 0,05 % setiap hari keterlambatan. Dan dalam hal memenuhi batas
minimum pengiriman batubara, hendaknya pencarter selalu mensurvey
persediaan batubara di stok pile mereka. Selain itu semua, permasalahan yang
ada dapat dihindari dengan menanamkan itikad baik pada diri masing-masing
pihak. |