Detail Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Malaysia di Tinjau dan Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia Tahun 2004 Bibliografi Author: Ekawati, Rinni ; Uwiyono, Aloysius (Advisor) Topik: Perlindungan Hukum; Tenaga Kerja Migran Indonesia di Malaysia; Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia Tahun 2004; Hukum internasional Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2005     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Rinni Ekawati's Undergraduated Theses.pdf (176.0KB; 23 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1701 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Perkembangan dunia yang semakin global menyebabkan tenaga keija tidak hanya bekeija di negara asa1 mereka. Transportasi yang sernakin mudah serta kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia membguat tenaga kerja memilih bekerja di luar negeri. Apalagi gaji luar negeri jauh lebih besar dan pada gaji di Indonesia. Malaysia sebagai negara yang letaknya sangat dekat dengan Indonesia membuat Negara ini menjadi salah satu negara tujuan utama para tenaga kerja migran Indonesia. Namun dalam perkembangannya, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia selalu menimbulkan masalah ya ng tak kunjung selesai. Masalah ini bahkan sempat merenggangkan hubungan kedua negara. Maraknya kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja miran Indonesia di malaysia mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat Memorandum Of Understanding (MOTJ) dengan pemerintah Malaysia. MoU Pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang penekpatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia telah di tanda tangani pada tanggal 5 mei 2004 oleh pejabat setingkat menteri kedua negara. Penelitian ini akan melihat segi-segi hukum bagaimana keunggulan dan kelemahan dengan adanya MoU, sanksi-sanksi hukum dan MoU tersebut, serta bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja migran Indonesia di Malaysia. Untuk rnencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan bersifàt deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan wawancara yang hasilnya di analisis dengan menggi.makan rnetode kualitatif Dan hasil penelitian bahwa dengan adanya MoU pengiriman TKI ilegal ke Malaysia dapat di minimalisasi secara signifikan, proses penempatan lebih selektif dan pendataan lebih terkendali. Namun disisi lain MoU juga memiliki kelemahan anatar lain MoU tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan TKI. Sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tei1~zait dalam penempatan TKI ke Malaysia diserahkan menurut hukum Positif yang berlaku di masing-masing negara. Hal paling utama yang harus diperhatikan dalam penempatan TKI ini adalah memandang sisi humanity dan TKI. bahwa TKI adalah manusia yang memerlukan perlindungan akan hak-haknya dan bukan sebagai komoditas. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved