Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003
Pasal 56 dikatakan bahwa Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu
didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, dan
diadakan karena jenis dan sifat pekerjaan, yang menjadi obyek perjanjian
kerja tersebut memang mengharuskan demikian. namun adanya anggapan
yang berlangsung di masyarakat, bahwa suatu perjanjian kerja untuk waktu
tertentu diadakan dengan tujuan untuk melindungi pengusaha, tanpa
memperhatikan kedudukan pekerja yang cenderung lemah, dikatakan
demikian karena terdapatnya kewajiban-kewajiban pengusaha yang tidak
didapati pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut. Kewajibankewajiban
ini tidak terdapat di perjanjian kerja untuk waktu tertentu, karena
jika waktu atau obyek yang diperjanjikan telah terpenuhi, maka secara
otomatis hubungan kerja tersebut putus demi hukum. Anggapan yang
terdapat di masyarakat tersebut memang terlihat merugikan pekerja,
karenanya untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah, menerbitkan
kebijaksanaan yang bertujuan memberikan batasan-batasan tertentu,
tentang jenis dan macam pekerjaan apa saja yang dapat dibuat dengan
menggunakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. |