Anda belum login :: 23 Nov 2024 03:45 WIB
Detail
BukuHak Politik Perempuan dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Bibliografi
Author: Irawan, Farid ; Koentjoro, Diana Halim (Advisor)
Topik: Hak Politik Perempuan; Hukum Internasional dan Hukum Nasional; Hukum Internasional
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2005    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext: Farid Irawan's Undergraduated Theses.pdf (179.0KB; 54 download)
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: FH-1688
    • Non-tandon: tidak ada
    • Tandon: 1
 Lihat Detail Induk
Abstract
Setelah PBB membuat konvensi-konvensi tentang hak-hak politik
perempuan, banyak Negara yang telah meratifikasinya tetapi ada juga
sebagian Negara yang belum meratifikasinya. Namun setelah perempuan
terjun ke kancah dunia politik masih banyak saja kendala-kendala yang masih
harus dihadapi oleh kaum perempuan, walaupun Negara itu telah meratifikasi
konvensi-konvensi tersebut. Kendala-kendala itu yang pertama ialah kendala
sistem politik yang lebih menguntungkan sifat-sifat maskulin yang dimiliki
oleh laki-laki. Model politik lebih banyak ditentukan dengan sifat-sifat
konfrontatif ?menang atau kalah?. Politik jauh dari menghormati nilai- nilai
kolaboratif atau pembangunan konsensus. Di sisi lain, aturan dalam partai
politik juga lebih menguntungkan kader-kader laki- laki. Laki- laki diletakkan
pada nomor-nomor jadi (winnable), sementara perempuan diletakkan pada
nomor-nomor ?sepatu?. Betapapun besar sumbangan suara yang diberikan
perempuan untuk partai, menjadi tidak berarti karena kebijakan partai yang
tidak menguntungkannya. Kendala kedua adalah sistem sosial budaya. Budaya
patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah
laki- laki (sub-ordinat), rawan akan kecenderungan merebaknya berbagai
stereotip (pelabelan negatif), marginalisasi (peminggiran dan pemiskinan
perempuan), subordinasi (yang berdampak pada eksploitasi), dan tindakantindakan
kekerasan (violence). Keputusan-keputusan ?penting? yang
menyangkut orang banyak dianggap terlalu riskan untuk diserahkan pada
perempuan. Kendala ketiga adalah kendala psikologis. Perempuan sendiri
acapkali menganggap politik itu sebagai permainan kotor. Anggapan ini telah
memukul rasa percaya diri perempuan untuk berhadapan dengan proses
politik. Ketidakpercayaan diri kerap menjadi penyebab tidak tampilnya
perempuan dalam pentas politik formal seperti dalam partai politik, parlemen
atau pemerintahan. Keempat adalha kendala sosial ekonomi.
Ketidakberuntungan perempuan secara sosial ekonomi telah menempatkan
perempuan menjadi kelompok warga Negara yang rentan akan kemiskinan,
kebodohan, dan ketertinggalan. Akibatnya kesempatan perempuan untuk
memperjuangkan hak- haknya menjadi sangat kecil.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.15625 second(s)