Hukum humaniter berlaku khususnya dalam situasi perang atau konflik,
sedangkan hak asasi manusia mengatur seperangkat hak baik dalam situasi
perang atau damai. Namun demikian, perang tetap harus memperhatikan
aturan perang (hukum humaniter) dan memperhatikan hak asasi manusia.
Ketaatan terhadap hukum humaniter sangat diperlukan mengingat di dalam
perang terdapat beberapa pihak antara lain, kombatan, penduduk sipil,
peliput/wartawan perang, tawanan perang yang semua tetap harus dilindungi
secara hukum. Dalam pelaksanaan hukum humaniter masih sering terjadi
pelanggaran, hal ini nampak dalam kasus serangan Amerika Serikat di Irak
maupun kasus Ersa Siregar di Aceh (GAM). Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan pengawasan Dewan Keamanan PBB, peningkatan kerjasama
internasional serta itikad baik dan ketaatan setiap negara (termasuk Indonesia) terhadap hukum humaniter. Selanjutnya perlu dibentuk
pengadilan khusus pelanggaran hukum humaniter yang tegas dan obyektif dalam setiap kasus pelanggaran hukum humaniter. |