Detail Undang-undang kepailitan dan perkembangannya : prosiding rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya tahun 2004, Jakarta 26-28 Januari 2004 Bibliografi Author: Yuhassarie, Emmy (Editor); Harnowo, Tri (Editor); Irawati, Ratna (Editor) Topik: BANKRUPTCY; AKOR; CROSS BORDER BANKRUPTCY; PKPU Bahasa: (ID )    ISBN: 979-3388-11-0     Penerbit: Pusat Pengkajian Hukum     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2004     Jenis: Proceeding Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: 346.078 UND Non-tandon: 2 (dapat dipinjam: 2) Tandon: tidak ada    Reserve Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Pengertian utang dan perbandingan konsep utang antara UU kepailitan dan RUU kepailitan, halaman 3-11 Lampiran makalah: Mencermati makna debitor, kreditor dan utang berkaitan dengan kepailitan, halaman 17-22 Esensi pembuktian sederhana dalam kepailitan, halaman 25-34 Lampiran makalah: Esensi pembuktian sederhana dalam kepailitan, halaman 47-51 Lampiran makalah: Esensi pembuktian sederhana dalam kepailitan, halaman 52-67 Kewenangan ekslusif Bank Indonesia dan Bapepam dalam kepailitan, halaman 71-80 Lampiran makalah: Kewenangan eksklusif Bank Indonesia dalam kepailitan, halaman 89-95 Lampiran makalah: Kewenangan eksklusif Bapepam dalam kepailitan, halaman 96-105 Pengertian jatuh tempo, halaman 109-112 Lampiran makalah: Beberapa catatan tentang pengertian jatuh tempo dalam masalah kepailitan, halaman 122-126 Kreditor preferen dan separatis, halaman 129-138 Lampiran makalah: Kreditor separatis, preferen dan penjaminan utang antara induk dan anak perusahaan, halaman 145-163 Lampiran makalah: Kreditor preferens, kreditor separatis dalam kepailitan, halaman 164-190 PKPU dan aktor serta peran pengurus dalam PKPU, halaman 193-201 Lampiran makalah: PKPU dan aktor serta peran pengurus dalam PKPU, halaman 207-212 Lampiran makalah: Peran pengurus dalam PKPU dan perdamaian serta pentingnya pencocokan tagihan, halaman 213-222 Pembubaran, likuidasi dan status hukum debitor setelah pemberesan & aspek praktis dan tanggung jawab direksi dan komisaris dalam perusahaan yang pailit, halaman 225-235 Lampiran makalah: Pembubaran, likuidasi dan status hukum debitor setelah pembubaran, halaman 239-244 Lampiran makalah: Pembagian kewenangan antara kurator dan organ-organ perseroan terbatas, halaman 245-250 Lampiran makalah: Tanggung jawab direksi dan komisaris perusahaan pailit, halaman 251-256 Inventarisasi dan verifikasi dalam rangka pemberesan boedel pailit, halaman 259-268 Lampiran makalah: Inventarisasi dan verifikasi dalam rangka pemberesan boedel pailit, halaman 273-278 Lampiran makalah: Inventarisasi dan verifikasi dalam rangka pemberesan harta pailit dalam pelaksanaannya, halaman 279-288 Tugas dan tanggung jawab hakim pengawas dalam kepailitan, halaman 291-294 Lampiran makalah: Tugas dan tanggung jawab hakim pengawas dalam kepailitan, halaman 300-306 Lampiran makalah: Tugas dan tanggung jawab hakim pengawas dalam kepailitan, halaman 307-311 Aspek komparasi dari kepailitan (cross-border bankruptcy) dan studi kasus, halaman 315-322 Lampiran makalah: Ketentuan hukum internasional dari UU no 4 tahun 1998 (cross border bankruptcy), halaman 327-339 Lampiran makalah: Studi analisa cross border bankruptcy, halaman 340-344 Lampiran makalah: Aspek komparasi dalam kepailitan: studi perbandingan di negara-negara Thailand, Korea, Philipina dan Indonesia, halaman 345-354 Peraturan perundang-undangan, halaman 357-437  Edit Artikel Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved