Asas Nonretroaktivitas dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana  

Oleh:

Prastowo, R.B. Budi

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Pro Justitia vol. 24 no. 2 (2006), page 171-181.
Topik: hukum; asas legalias; hukum transitoir; kepastian hukum

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: PP54.2 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Hukum pidana dibangun di atas dua asas fundamental yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas. Asas lex temporis delicti yang merupakan bagian dari asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP berusaha mewujudkan kepastian hukum. Perubahan perundang-undangan (pidana) adalah suatu hal yang selalu terjadi karena perkembangan masyarakat. Pasal 1 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang hukum transitoir ternyata secara substantial mengandung kontradiksi dan inkonsistensi dengan asas lex temporis delicti. Di sisi lain rumusan hukum transitoir dalam pasal 2 ayat 1 TRUU KUHP baru justru secara eksplisit meninggalkan asas lex temporis delicti. Kedua pendekatan tersebut tanpa dasar pembenaran akademik yang memadai. Tulisan ini berusaha memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan legislatif hukum transitoir yang dapat mnegakomodir tujuan yang hendak dicapai dengan tanpa mengurangi isi asas legalitas dan kepastian hukum.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali