Menyoal Kemandirian Daerah Terhadap Keberadaan Badan Usaha Milik Negara di Daerah (Studi Kasus Spin Off PT Semen Padang dari PT Semen Gresik Group)  

Oleh:

Prabudiningrum, Yulita Diah

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Gloria Juris vol. 6 no. 3 (Sep. 2006), page 251-261.
Topik: Badan Usaha Milik Negara; Otonomi Daerah; State-Owned Enterprise; Territorial Autonomy
Fulltext: Yulita Dyah Prabudiningrum.pdf (71.71KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: GG7.5 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: G19 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk

Isi artikel

Penerapan otonomi daerah membuat pemerintah daerah sangat aktif dalam menciptakan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan merancang pembangunan di daerahnya sesuai kebutuhan dan kapasitas sumber dayanya tanpa harus menunggu ijin dari pemerintah pusat. Daerah-daerah yang wilayahnya dijadikan tempat untuk beroperasinya sebuah Badan Usaha Milik Negara, sudah tentu menuntut kontribusi dan manfaat keberadaan BUMN tersebut bagi wilayahnya. Sayangnya, campur tangan pemerintah pusat terhadap pengelolaan BUMN di daerah begitu besar, bahkan tidak jarang pemerintah daerah setempat tidak diberikan kewenangan untuk mengelola BUMN di daerahnya, sehingga menimbulkan konflik. Tulisan di bawah ini menjabarkan perlunya pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan BUMN, sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah sepenuhnya.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali