Detail Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Studi Kasus : Putusan Akbar Tandjung Bibliografi Author: Mahatmanto, Marsetyo ; Wibowo, Antonius Priyadi S. (Advisor) Topik: Tindak Pidana Korupsi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2005     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Marsetyo Mahatmanto's Undergraduated Theses.pdf (212.0KB; 72 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1615 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu persoalan yang sering terjadi sampai sekarang dan menimbulkan kerugian besar bagi Negara. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ternyata dapat diandalkan untuk memberantas secara lebih efektif setiap bentuk Tindak Pidana Korupsi yang semakin canggih dan rumit. Walaupun demikian, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dapat dipidana berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Salah satu contohnya adalah perkara Akbar Tandjung yang menurut masyarakat telah memenuhi sifat melawan hukum dalam arti materiil sehingga harus dipidana. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung membebaskan Terdakwa I Ir. Akbar Tandjung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut telah membebaskan Terdakwa I : Ir. Akbar Tandjung dengan didasarkan atas 3 (tiga) alasan pokok, yakni : adanya instruksi Presiden, adanya keadaan darurat, dan adanya kewenangan diskresioner. Oleh karena itu, perlu diberikan suatu analisa yuridis terhadap 3 (tiga) alasan Mahkamah Agung tersebut Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved