Detail Sengketa Perbatasan Kashmir: Ditinjau Dari Sudut Hukum Internasional Bibliografi Author: Setiadi, Abhimata Pradana ; Effendi, H.A. Masyhur (Advisor) Topik: Sengketa Perebutan Wilayah Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2004     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Abhimata Pradana Setiadi's Undergraduated Theses.pdf (133.0KB; 15 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1555 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Tidak lama setelah terjadinya partisi atau pemisahan negara Hindustani raya di anak benua/ sub continent menjadi India dan Pakistan, wilayah Kashmir menjadi objek persengketaan kedua negara tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing Negara ini berhak menguasai wilayah Kashmir. Pakistan berpendirian pada rencana partisi yang diputuskan pada tanggal 3 Juni 1947 ketika pemerintah Inggris menyetujui rencana partisi anak benua menjadi 2 negara terpisah yaitu India dan Pakistan berdasarkan prinsip keagamaan yang menentukan bahwa wilayah-wilayah yang mayoritas Hindu masuk India. Sementara India berpendirian pada Instrument of Accession yang ditandatangani oleh Maharaja Hari Singh pemimpin Kashmir pada saat itu yang dianggap sebagai gabungnya wilayah Kashmir secara sah dengan India, dikarenakan sang Maharaja merasa terancam dengan penyerbuan suku-suku asing yang berasal dari perbatasan Pakistan. Semenjak itu hubungan kedua Negara tersebut tidak pernah harmonis, bahkan beberapa kali berperang. Berbagai macam resolusi PBB maupun hasil konferensi belum bias menyelesaikan sengketa ini. Bahkan sampai sekarang. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved