Detail Peraturan daerah yang responsif gender   Oleh:  [s.n] Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Media Perempuan vol. 2005 no. 06 (2005), page 24. Topik: Peraturan Daerah; Gender Ketersediaan Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: M66 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved