"Amplop" di pansus ruu pemerintahan aceh dan pelanggaran kode etik dpr.  

Oleh:

Muchtar, Adinda Tenriangke

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah internasional
Dalam koleksi: Update Indonesia vol. 1 no. 05 (Jun. 2006), page 14.
Topik: POLITIK UANG; PELANGGARAN KODE ETIK

Ketersediaan

Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: U38 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Tradisi politik uang di dpr akan memberikan kesan yang lebih buruk bagi DPR. Pertanyaan yang muncul adalahmengapa harus ada "amplop"2 lain jika anggota dpr mendapatkan gaji rutin dan beragam luang tunjangan, yang memang sudah dialokasikan untuk mendukung tugas-tugasnya.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali