Kekuasaan Presiden: Penguatan Versus Degradasi (Suatu Analisis Yuridis Normatif Pasca Amandemen UUD 1945)  

Oleh:

Sembiring, Tjipta

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Gloria Juris vol. 6 no. 1 (Jan. 2006), page 45-55.
Topik: DEGRADASI LINGKUNGAN; Kekuasaan Presiden; Amandemen UUD 1945
Fulltext: tjipta sembiring.pdf (69.75KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: GG7.4 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: G19 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk

Isi artikel

Tulisan ini menganalisis kedudukan politik Presiden yang sangat kuat pasca-amandemen UUD 1945, namun disisi yang lain kekuasaannya terdegradasi oleh karena kekuasaan legislatif yang semula berada di tangan diserahkan kepada DPR. Disamping itu, untuk pengisian jabatan tertentu dilingkungan eksekutif, Presiden diharuskan melibatkan DPR. Hal ini mengakibatkan selalu ada dinamika dalam hubungan kerja antara Presiden dan DPR, dimana dinamikanya sangat tergantung dari seberapa besar dukungan politik DPR. Semakin besar dukungan politik semakin baik hubungannya; sebaliknya semakin sedikit dukungan politik DPR, mempengaruhi stabilitas pemerintahan.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali