Tantangan dan Peluang Democratic Governance Pasca Pemilu 2004  

Oleh:

Sahdan, Gregorius

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Analisis CSIS vol. 33 no. 1 (2004), page 32.
Topik: democratic governance; pasca pemilu

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA44.14 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pemilu 2004 sebenarnya merupakan starting point perubahan menuju democratic governance (tata kelola pemerintahan yang demokratis) dan babak baru perwujudan agenda reformasi 1998. Perubahan ke democratic governance telah mengalami kegagalan selama pemerintahan transisional di bawah habibie, gus dur dan megawati yang kian menenggelamkan agenda reformasi. Pemberantasan korupsi, pembersihan birokrasi, penerapan hukum kemakmuran rakyat dan sebagainya semakin sulit terpenuhi. Namun pemilu 2004 sendiri sebagai awal re inventing pembaharuan ke democratic governance menghadapi sejumlah persoalan sistemik, transisional dan konsensual. Semua persoalan tersebut terangkum dalam bentuk tantangan democratic governance yang ditandai oleh kehadiran partai politik masa lalu, munculnya calon anggota legislatif yang terbutkti tidak serius mengemban agenda reformasi dan sebagainya. Tetapi perlu diakui bahwa masih ada peluang untuk mewujudkan agenda democratic governance jika kita mulai kritis mengamati dinamika pemilu 2004 termasuk capaian-capaiannya.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali