Kewenangan Membentuk Undang-Undang Menurut UUD 1945  

Oleh:

Sabon, Max Boli

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Respons: Jurnal Etika Sosial vol. 3 no. 1 (Apr. 1998), page 8-11.
Topik: UUD 1945; UUD 1945; Kewenangan

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: RR11.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Ketentuan yang pertama sekali mengatur tentang kewenangan membentuk undang-undang dijumpai pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Kernudian dalam penjelasan yang resmi dikatakan, “Keculai ‘executive power’, Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan ‘legislative power’ dalam negara “. Tampaknya ada perbedaan penegrtian antara Pasal 5 ayat (1) dengan penjelasannya. Secara harafiah, Pasal 5 ayat (1) dapat dipahami bahwa Presiden yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan DPR hanya menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap hasil pekerjaan Presiden. Sebaliknya penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dapat dipahami bahwa baik Presiden maupun DPR bersama-sama mempunyai kewenangan untuk membentuk, juga bersama-sama mempunyai kewenangan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali