Politik Hukum Feminisme  

Oleh:

Seran, Alexander

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Respons: Jurnal Etika Sosial vol. 4 no. 4 (Dec. 1999), page 11-13.
Topik: Hukum yang Emansipatif; Hukum Feminisme

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: RR11.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Feminisme tampil dalam wacana publik sebagai reaksi terhadap konstruksi sosial-budaya yang didominasi oleh pola-pola interpretasi kaum laki-laki sehingga cendrung melanggengkan stereotip-stereotip gender. Dalam ranah hukum, gerakan feminisme diarahkan pada perubahan yang radikal mengenai hak-hak dan peluang yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi gender. Kaum feminis tidak membatasi tuntutannya path perubahan undang-undang sekedar sebagai keinginan mereka untuk memperluas peluang dan akses kaumnya pada sumber-sumber ekonomi dan politik. Tuntutan yang radikal ialah pembahan paradigma hukum. Perubahan paradigma hukum diperlukan supaya hukum bisa dibebaskan dan bias gender yang opresifdan dominatif sehingga menghilangkan substansi keadilan sebagai esensi hukum. Untuk mewujudkan perubahan itu harus ada kerjasama publik yang tidak lagi menempatkan wanita di luar wilayah politik hukum sebaliknya wanita harus menjadi mitra keijasama itu dalam pemmusan kebijakan-kebijakan publik.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali