Peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dalam Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu  

Oleh:

Fransiska, Asmin

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Gloria Juris vol. 5 no. 2 (May 2005), page 107-122.
Topik: PELANGGARAN HAM; Komisi Kebenaran; Rekonsiliasi; Kejahatan Kemanusiaan Masa Lalu
Fulltext: asmin fransiska.pdf (85.56KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: GG7.4 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: G19 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk

Isi artikel

Munculnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi suatu perdebatan yang cukup penting untuk didiskusikan. Hal ini bukan saja karena akan mengatur mengenai kerja dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, namun lebih dari itu, akan membahas peristiwa sejarah kebanaran di Indonesia sejah tahun 1945 hingga 2000. Undang-undang ini juga akan mencakup permasalahan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban dan amnesty bagi pelaku kejahatan masa lalu. Semua permasalahan ini menjadi menarik kita bahas manakala kita sebagai bangsa harus maju dari regim otoriter melalui proses transisi keadilan menuju demokrasi.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali