Detail Tinjauan Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di DKI Jakarta Bibliografi Author: Rabita, Erma ; Syahbudin, Piping (Advisor) Topik: Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di DKI Jakarta Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2004     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Erma Rabita's Undergraduated Theses.pdf (107.0KB; 29 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1408 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Dengan demikian maka perkawinan beda agama sangat mungkin terjadi. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sehingga pasangan yang berbeda agama menghadapi jalan buntu untuk menikah secara sah di Indonesia. Oleh karena itu pasangan beda agama tersebut mencari jalan lain dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri, dimana negara tersebut tidak melarang perkawinan beda agama. Dalam hal ini Kantor Catatan Sipil tidak dapat menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut dengan menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan.Dari penelitian ini penulis melihat bahwa kenyataannya banyak terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pasangan beda agama. Untuk menertibkan pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri, alangkah baiknya ada kerja sama antara Perwakilan Tetap Republik Indonesia dengan Kantor Catatan Sipil Indonesia. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved