Detail Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT X Dikaitkan Dengan Proses Indonesianisasi Bibliografi Author: Sardjito, Febri Muliawan ; Gultom, Sri Subiandini (Advisor) Topik: Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2003     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Febri Muliawan Sardjito's Undergraduated Theses.pdf (711.0KB; 13 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1363 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dalam rangka pemerataan kesejateraan rakyat melalui kesempatan kerja yang seluas-luasnya terutama bagi Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) dan juga agar bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa lain pada zaman globalisasi ini, dengan demikian negara diharuskan dan dituntut agar dapat mampu meningkatkan pendapatan perkapita bagi masyarakatnya agar dapat hidup layak dan sampai pada tingkat yang sangat optimal. Dalam hal ini PT X berpatisipasi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, akan tetapi apabila di tinjau dari segi tenaga kerjanya, Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) secara menyeluruh belum siap mengantisipasi dan mengatasi segala persoalan yang timbul terutama dalam hal ketenagakerjaan yang berteknologi. Hal ini dikarenakan keterbatasan dari SDM TKI akibatnya masih dipandang perlu suatu program yang dinamakan Indonesianisasi yaitu suatu proses pengalihan keahlian dari TKA kepada TKI tanpa ada pengalihan kepemilikan suatu perusahaan dari satu pihak kepada pihak lain yang berbeda kewarganegaraan. Untuk mengatasi segala keterbatasan-keterbatasan tersebut, akan tetapi dalam proses Indonesianisasi ditemukan beberapa permasalahan diantaranya mengenai masalah perizinan pengesahan RPTKA ( Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ) dikarenakan adanya dua instansi yang merasa paling berhak menerbitkan ijin pengesahan RPTKA. Hal tersebutlah yang menjadi dilemma dalam prakteknya dilapangan, sehingga perlu dibuat suatu aturan yang baku, tidak tumpang tindih, dan terkoordinasi antara instansi-instansi yang terkait. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved