Perubahan UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Eksistensi UU No 03/1971  

Oleh:

Wibowo, Antonius Priyadi S.

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Gloria Juris vol. 02 no. 02 (Jul. 2002), page 110-124.
Topik: Changing in Law number 31 of 1999; Corruption; Perubahan UU No.31/1999; Korupsi
Fulltext: antonius ps wibowo.pdf (82.72KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: GG7.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk
Perpustakaan FK Nomor Panggil: G03.K.01 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk

Isi artikel

Salah satu pertimbangan yang mendorong dilakukannya perubahan terhadap UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui pengundangan UU NO. 20/2001 adalah kenyataan bahwa kehadiran UU No. 31/1999 (khususnya ketentuan Pasal 44) telah menimbulkan penafsiran tentang terjadinya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU NO. 31/1999 (tanggal 16 Agustus 1999). Pasal 44 tersebut menentukan bahwa pada saat mulai berlakunya UU No. 31/1999, UU No. 03/1971 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam rangka memberi jawaban/kejelasan atas penafsiran tersebut, ketentuan Pasal 43 A ayat (1) dan (2) UU No. 20/2001, dengan rumusan kalimat yang panjang dan sulit dipahami, memberikan makna bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU NO. 31/1999, diperiksa dan diputus berdasarkan UU No. 03/1971 dengan pengecualian tertentu. Makna tersebut diperoleh berdasarkan analisis penulis dengan mengacu pada interpretasi gramatikal dan sistematis.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali