Detail Tinjauan Hukum Mengenai : Iso 9001 Sebagai Sistem Manajemen Mutu ( Studi Kasus : PT. Pemmbangunan Perumahan, Persero ) Bibliografi Author: Djalunijoto, Hubertus (Advisor); Sugihmuktiningsih, Ala Robin Topik: Hukum ISO 9001; Perumahan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2002     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Ala Robin Sugihmuktiningsih's Undergraduated Theses.pdf (251.0KB; 10 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1310 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 merupakan sesuatu yang baru di Indonesia, namun banyak perusahaan di Indonesia telah menerapkannya. Begitu diterbitkan standar ini sangat menarik minat banyak pihak di dunia, antara lain karena merupakan standar internasional pertama dibidang sistem mutu. Indonesia telah mengadopsi standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 menjadi Standar Nasional Indonesia 19-9001 ( SNI 19-9001 ). Tidak ada peraturan baku yang mewajibkan untuk memiliki sertifikat ISO 9001, pada dasarnya standar manajemen mutu ini bersifat suka-rela untuk memenuhi tuntutan konsumen yang menghendaki bukti bahwa produk yang dihasilkan terjamin mutunya. Usaha peningkatan kesadaran masyarakat akan arti mutu, jaminan mutu, dan haknya atas pelayanan purna jual disertai adanya pengawasan yang konsisten dan berkesinambungan dari instansi yang berwenang akan lebih menjamin persaingan yang lebih bebas dan bersih dari para pelaku dunia usaha serta produsen menyadari bahwa kegiatan usaha bisa lebih langgeng dalam persaingan bisnisnya hanya apabila mereka dapat menjamin mutu produknya tanpa perlu melakukan tindakan kecurangan. Hubungan dan akibat hukum yang ada dalam ISO 9001 ini adalah pembelian dan penggunaan produk dari perusahaan pemilik sertifikat ISO 9001, berdasarkan pada hukum yang telah ada, antara lain pasal 1320 BW/KUHPer, serta kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan pada UU No. 8-1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan masalah resiko yang timbul apabila pemegang sertifikat ISO 9001 tidak melaksanakan ketentuan baku yang telah dipersyaratkan, diperlukan pengawasan dan pengamanan dari pihak yang terkait serta kaitannya dengan PP No. 15 tahun 1991 jo PP No. 102 tahun 2000 tentang SNI yang memandang perlu adanya peraturan mengenai standardisasi Juga, mempersiapkan sumber daya manusia yang andal dan kompeten, karena sejalan dengan penerapan ISO 9001 mulai dari tahap rencana, proses, sampai dengan mempertahankan, seluruhnya menuntut peran serta SDM yang dapat bekerja berdasarkan dokumentasi sistem mutu seperti prosedur dan instruksi kerja. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved