Detail Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telekomunikasi Bibliografi Author: Sukhardin, Doroteus ; Karnadi, Margaretha Joice (Advisor) Topik: Perjanjian Antara PT. Telkom dengan Penyelenggara Warung telekomunikasi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2002     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Doroteus Sukhardin's Undergraduated Theses.pdf (440.0KB; 15 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1349 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Abstract Pembangunan telekomunikasi telah menunjukkan peran strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa telekomunikasi semakin meningkat dan terus meningkat PT Telkom sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang telekomunikasi diharapkan mampu mengimbangi tuntutan masyarakat tersebut dengan meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi Namun di sisi lain PT Telkom belum mampu mewujudkan harapan tersebut karena berbagai alasan,misalnya keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Menghadapi situasi ini PT Telkom menawarkan kerjasama dengan pihak swasta. Salah satu bentuknya yaitu perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan warung telekomunikasi. Mengingat perjanjian kerjasama merupakan perbuatan hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama tersebut harus sesuai dengan hukum dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan warung telekomunikasi berlaku perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun klausul-klausul dalam perjanjian kerjasama tersebut telah ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh PT Telkom. Dalam prakteknya, pelaksanaan perjanjian ini tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada banyak kendala yang terjadi,baik yang secara sengaja dilakukan oleh para pihak misalnya perbuatan curang dan wanprestasi maupun yang tidak disengaja misalnya karena keadaan memaksa (overmacht). Upaya penyelesaian terhadap masalah tersebut tentunya berlandas perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved