Detail Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Perbaikan Pompa G-3 -O9B Ex G-3-09C Antara PT. Elnusa Petro Teknik Dengaan PT. FIAT Jaya Balik Papan (Suatu Studi Kasus Pada PT. Elnusa Petro Teknik) Bibliografi Author: Sari, Deasty Hanum ; Halim, A. Ridwan (Advisor) Topik: Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2003     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Deasty Hanum Sari's Undergraduated Theses.pdf (737.0KB; 6 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-1345 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata ialah Perjanjian Pemborongan pekerjaan. Pengertian Perjanjian Pemborongan pekerjaan diatur di dalam pasal 1601 (b) yaitu Perjanjian antara pihak pemborong, yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan sebagai imbalan. Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan perbaikan pompa G-3-09B ex G-3-09C antara PT. Elnusa Petro Teknik dengan PT. Fiat Jaya, dan juga menjabarkan hak-hak dan kewajiban para pihak. Penulis juga meneliti permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut serta bagaimana cara penyelesaiannya. Dalam hal ini terjadi permasalahan wanprestasi yang berupa tidak terselesaikannya suatu pekerjaan dengan tepat waktu, yang dilakukan oleh salah satu pihak (pihak pemborong), Bila terjadi hal seperti ini, maka cara penyelesaiannya ialah dengan prosedur yang telah disepakati dalam perjanjian oleh kedua belah pihak yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan sebaiknya dilandasi dan berpedoman pada asas-asas yang ada di dalam perikatan misalnya asas kebebasan berkontrak dan tidak lepas dari pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan adanya itikad baik sehingga perjanjian tersebut tidak dibuat berdasarkan keuntungan di salah satu pihak dan pihak lainnya tidak merasa dirugikan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved