Dari sejak adanya atau timbulnya perdagangan di bumi kita ini, manusia senantiasa berinteraksi antara mereka sendiri. Mulai sejak adanya sistem perdagangan yang paling sederhana, yaitu barter, hingga kepada sistem perdagangan yang modern, seperti yang kita kenal sekarang ini, manusia senantiasa berusaha untuk sedapat mungkin memuaskan keinginannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila sering didengar pada saat ini bahwa dunia perdagangan suatu negara dapat langsung mempengaruhi negara lain, atau suatu kebijaksanaan Negara lain. Dan inilah yang kini sedang menjadi kecenderungan untuk menjadi 'merk' sebagai hal yang sedang 'trendy' dalam situasi perdagangan dunia saat sekarang.
Dalam mengatasi banyaknya penemuan-penemuan baru yang dapat dianggap sebagai 'sumber pendapatan', munculnya komoditi-komoditi baru ditambah dengan adanya keinginan manusia yang senantiasa bertambah, menyebabkan dunia perdagangan semakin kompleks. Atas dasar inilah, maka semua perwakilan perdagangan dari tiap negara di dunia menyetujui untuk membentuk suatu badan yang dapat mengatur lalu lintas perdagangan dunia. Dan memang, akhirnya kesepakatan untuk membentuk badan itu menjadi kenyataan, yaitu pada tahun 1947 dengan berdirinya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang bertujuan selain mengatur perdagangan dari komoditi baru (merupakan tujuan yang paling pokok saat berdirinya), juga mengatur. dalam pemberian hak-hak paten, hak cipta dan lain sebagainya.
GATT bertumpu di atas tiga pilar utama. Dua dari tiga pilar itu adalah negara-negara industri maju (most favored nation atau MFN) yang sendirinya memiliki kemampuan lebih luas untuk memberikan konsesi bagi semua anggota GATT, dan larangan pembatasan perdagangan non-tarif. Kedua pilar ini memang sesuai dengan tuntutan teori ekonomi. Tetapi pilar yang ketiga, yaitu prinsip pemberian konsesi timbal balik (perimbangan potongan pajak impor) ternyata tidak mempunyai dasar yang kuat dalam teori perdagangan. Pada dasarnya prinsip ini mendorong diterapkannya berbagai taktik negoisasi dalam ukuran tertentu yang menghalangi proses liberalisasi. |