Implikasi Legislasi Pengambilan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat  

Oleh:

Putri, Nabilla Desyalika ; Wicaksono, Dian. A

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Legislasi Indonesia vol. 13 no. 01 (Mar. 2016), page 19-32.
Topik: pertambangan mineral dan batubara; pemerintah pusat; legislasi

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ110 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba) oleh Pemerintah Pusat dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang semula memiliki kewenangan untuk memberikan ijin usaha pertambangan di wilayahnya. Permasalahan penelitian meliputi dinamika pengaturan pertambangan minerba di Indonesia, kewenangan pusat dan daerah dibidang pertambangan minerba dalam perspektif hak menguasai negara, serta implikasi legislasi pengambilalihan kewenangan pertambangan minerba oleh pusat dari daerah kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundangan. Beberapa implikasi terdapat pada disharmonisasi antara UU Minerba 2009 dengan UU Pemda 2014, kewenangan antara pusat dan daerah, hubungan keuangan antara pusat dab daerah, serta hubungan pengawasan antara pusat dan daerah.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali