Ironi Praktek Rangkap Jabatan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia  

Oleh:

Charity, May Lim

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Legislasi Indonesia vol. 13 no. 01 (Mar. 2016), page 1-10.
Topik: rangkap jabatan; politik; sistem ketatanegaraan

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ110 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Era reformasi denga segenap isu dan dinamika perubahannya juga menjadi momentum krusial dilontarkannya isu tentang bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya atuuran perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan dilihat perspektif apapun (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik) pada dasarnya dilarang. Kendati belum banyak peraturan perundang-undangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali