DPR (masih) Berwenang Pilih Hakim Agung  

Oleh:

Jaya, Aran Panji

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Komisi Yudisial: Majalah Media Informasi Hukum dan Peradilan (Jan. 2014), page 40-43.
Topik: Uji materi UU MA dan KY; pengangkatan hakim agung; wewenang DPR dalam pengangkatan hakim agung
Fulltext: KK3240JanFeb2014.pdf (210.08KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: KK32 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengajuan uji materi UU MA dan KY tentang pengangkatan hakim agung. Putusan ini membuat DPR tak lagi berwenang memilih hakim agung.“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Hamdan Zoelva selaku ketua majelis hakim, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial (KY). Menurut MK, DPR hanya berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diusulkan KY.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali