Desentralisasi Asimetris Sebagai "Bargaining" Pusat Terhadap Daerah  

Oleh:

Mandasari, Zayanti (Editor)

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Konstitusi no. 100 (Jun. 2015), page 68-69.
Topik: Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI (Kajian Terhadap Daerah Istimewa; Daerah Khusus dan Otonomi Daerah); DR. Ni'Matul Huda
Fulltext: KK31681002015.pdf (323.34KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: KK31 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Buku yang berjudul “Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI (Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Daerah)” membahas mengenai beragamnya dan tarik ulur penerapan otonomi khusus, desentralisasi asimetris, daerah istimewa, serta daerah khusus di Indonesia. Dengan pokok bahasan fokus pada penerapan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Papua, dan Aceh. Menurut penulis, permasalahan terhadap penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia adalah pemerintah sejak Proklamasai Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 hingga saat ini belum melakukan pemetaan terhadap potensi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia tidak memiliki blue print yang terstruktur, sistematis, dan terencana, soal potensi maupun kekurangan di masing-masing daerah. Ketiadaan hal tersebut ternyata berdampak pada beragamnya kesejahteraan taraf hidup masyarakat di daerah. Hal demikian diperparah dengan adanya “pengabaian” terhadap realitas multikultur Indonesia (seperti yang terjadi pada rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto) yang terdiri dari suku-suku yang mendiami bumi Nusantara.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali