Ketua MK Urai Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pilkada  

Oleh:

Ramly, Dedy Rahmadi

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Konstitusi no. 100 (Jun. 2015), page 51.
Topik: Mahkamah Konstitusi; fenomena Pilkada
Fulltext: KK31511002015.pdf (297.16KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: KK31 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Fenomena pemilihan kepala daerah (pilkada) belakangan ini masih terus menjadi topik yang menarik dan hangat untuk dibicarakan di berbagai forum ilmiah dan akademis. Bahkan pemakaian istilah pilkada dan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) masih menjadi perdebatan. Istilah “pilkada” mengindikasikan bahwa pengisian jabatan kepala daerah masuk rezim pemerintahan daerah, sedangkan istilah “pemilukada” mengindikasikan bahwa proses pengisian jabatan kepala daerah lebih cenderung menjadi bagian dari rezim pemilihan umum. Sementara apabila dilihat dari perspektif penyelenggaraan, pengisian jabatan kepala daerah juga termasuk dalam rezim pemilu karena dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudian yang menjadi pertanyaan, siapa yang berhak mengadili jika terjadi sengketa dalam tahapan pemilihan kepala daerah?

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali