Transparansi Pencalonan Hakim Konstitusi  

Oleh:

Rahmawan, Triya Indra

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Konstitusi no. 99 (Mei 2015), page 58.
Topik: Calon Hakim Konstitusi; Transparansi
Fulltext: KK3158992015.pdf (236.22KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: KK31 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Sebanyak 150 mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, mengunjungi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/4) pagi, di Aula Lantai Dasar Gedung MK. Kunjungan ini dalam rangka melaksanakan mata kuliah Praktik Hukum Lapangan (PHL) untuk mahasiswa semester 4. Kedatangan mereka disambut oleh Syukri Asyari, peneliti di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK) MK, yang kemudian mengisi kegiatan dengan diskusi. Dalam kegiatan itu, salah satu mahasiswa, Tri Susanto menanyakan tentang adanya hakim konstitusi yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menjawab pertanyaan itu, Syukri menyatakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK, maka pencalonan hakim konstitusi dilakukan secara transparan dan partisipatif, yang kemudian mekanismenya diatur lebih lanjut oleh lembaga pengusul. Lebih lanjut, Sukri juga menyatakan bahwa sebelumnya terdapat peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mensyaratkan calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 tahun. Tetapi kemudian, lanjut Sukri, ketentuan tersebut dibatalkan oleh MK karena bersifat diskriminatif terhadap warga negara yang akan mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali