Menelisik Pengaturan Kontribusi Bagi PNS Yang Melakukan Poligami Di Kabupaten Lombok Timur  

Oleh:

Iswahyudi, Fauzi ; Nababan, Budi S.P.

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Legislasi Indonesia vol. 12 no. 01 (Mar. 2015), page 93-102.
Topik: Peraturan Bupati; Perkawinan; Retribusi; Regent Regulation; Marriage; Retribution
Fulltext: JJ1109312012015.pdf (248.34KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ110 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1

Lihat Detail Induk

Isi artikel

upati Lombok Timur melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 telah menetapkan syarat baru perkawinan bagi PNS di Kabupaten Lombok Timur yang hendak melakukan poligami dengan menarik retribusi sebesar satu juta rupiah, padahal Pemerintah Pusat telah menetapkan syarat perkawinan. Dengan menggunakan kajian yuridis normatif diketahui bahwa pengaturan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga harus dibatalkan. Agar peraturan bupati tidak dibatalkan sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang andal dan memahami esensi penyusunan peraturan bupati tersebut serta mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali