Paradoks Desentralisasi Perumahan di Indonesia Studi Kasus Kota Palembang dan Kota Pekalongan  

Oleh:

Paramita, Mahditia ; Dharoko, Atyanto ; Darwin, Muhadjir ; Keban, Yeremias T.

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI - non-atma jaya
Dalam koleksi: Jurnal Kawistara: Jurnal Sosial dan Humaniora vol. 04 no. 01 (Apr. 2014), page 1-15.
Topik: Paradoks; Desentralisasi; Perumah­ an; Pemerintah Daerah; Paradox; Decentralization Public Housing; Local Government
Fulltext: KK300104012014.pdf (233.83KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: KK30 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Desentralisasi perumahan selain memosisikan bidang perumahan sebagai urusan wajib daerah, juga memicu berkembangnya ekspektasi publik terhadap perbaikan kondisi perumahan. Berbagai kelemahan sistem sentralisasi perumahan yang sarat akan generalisasi kebijakan membuat sistem desentralisasi dimaknai sebagai proses pembaharuan inovatif. Akan tetapi, pada implementasinya, pemerintah pusat masih melakukan banyak intervensi dalam program perumahan. Limitasi pemerintah daerah seperti keterbatasan finansial pembiayaan perumahan, lemahnya kemampuan koordinasi, dan kurang matangnya birokrasi daerah membuat intervensi pemerintah pusat dalam program perumahan yang dibiayai APBN selalu mendominasi.Belum maksimalnya kontribusi pemerintah daerah di bidang perumahan pada era desentralisasi justru menimbulkan paradoks. Hal ini dikarenakan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tidak dapat menjalankan peran substitusi kelembagaan pengelola perumahan di daerah secara maksimal. Posisi Kemenpera sebagai kementerian kluster 3 (tiga) membuat Kemenpera tidak memiliki kantor perwakilan di daerah. Dengan demikian, justru akan ada potensi terulangnya pengalaman masa lalu, yaitu generalisasi kebijakan perumahan, yang mempersulit problema perumahan itu sendiri.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali