Detail Upaya Mencegah Korupsi Dana Haji   Oleh:  Sjafei, Edy Supriatna ; Mujayatno, Arief Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 154 (Feb. 2015), page 19-21. Topik: Korupsi Dana Haji; Haji dan Umroh Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Sekertaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam merasa bersyukur bahwa UU Nomor 34 tentang pengelolaan keuangan Haji dapat diselesaikan pada akhir September 2014 lalu. Itu berarti tinggal beberapa bulan lagi, sesuai dengan amanat UU itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus sudah terbentuk. Lahirnya UU tersebut merupakan upaya keras dari seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya dari Kemenag, tetapi juga Kementerian Hukum dan HAM. Adanya UU tersebut juga sekaligus membawa kegembiraan karena pandangan miring terhadap Ditjen penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) secara bertahap hilang. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved